Catatan Akhir Pekan (Mar2017)

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm (1956) membagi sistem komunikasi pada empat model pers, yaitu Pers Otoritarian, Pers Libertarian, Pers Soviet Komunis atau Pers Totalitarian, dan Pers Tanggungjawab Sosial.[1]

Pers Otoritarian, Otoritarian artinya kekuasaan yang mutlak atau otoriter. Falsafah dari teori pers otoritarian adalah pers menjadi kekuasaan mutlak dari kerajaan atau pemerintah yang berkuasa guna mendukung kebijakannya. Teori ini pertama kali muncul dan dikembangkan di Inggris pada abad XV dan XVII yang kemudian menjalar ke seluruh dunia.

Pers menjadi pendukung dan kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung, dan peraturan yang diterapkan sendiri dalam tubuh serikat pemilik mesin cetak, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Pers bisa dimiliki baik secara publik atau perorangan, akan tetapi tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah (Severin,2005:374).

Pers ini pernah dijalani Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan karena itulah system pemerintahan Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin. Otomatis, system pers Indonesia ikut berubah. Pers kemudian menjadi corong penguasa dan bertugas mengagungkan-agungkan presiden. Pers diarahkan untuk membentuk opini masyarakat yang baik kepada pemerintah agar bisa memuluskan semua kepentingan pemerintahan.

Sama halnya dengan pers masa Orde Baru. Pemerintah sangat berharap rakyat mampu menjadi mitra dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, yaitu melaksanakan pembangunan. Barang siapa berani mengkritik atau memberikan pemberitaan yang menjatuhkan citra pemerintahan, akan mendapatkan tekanan atau hukuman yang sangat tegas dan nyata. Misalnya dibredel atau SIUPPnya dicabut.[2]

Pers Libertarian, Libertarian berasal dari kata liberty yang artinya bebas. Pers ini juga berasal dari Inggris kemudian masuk ke Amerika Serikat dan selanjutnya ke seluruh dunia terutama pada Negara yang menganut paham kebebasan atau liberal. Pers libertarian bertolak belakang dengan pers otoritarian. Falsafah teori ini adalah pers memberi penerangan dan hiburan dengan menghargai sepenuhnya individu secara bebas. Pers bebas mengeluarkan berita baik yang ditujukan kepada masyarakat maupun negara. Campur tangan negara terhadap pers dianggap menindas kebebasan pers. Dalam hal ini negara tidak berhak mengontrol kehidupan pers, justru menjadi alat kontrol sosial. Pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Di bawah teori ini pers bersifat swasta, dan siapa pun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media (Severin,2005:376).

Model ini pernah dianut bangsa Indonesia pada pers masa Demokrasi Liberal, di mana pada masa itu pers sangat menikmati adanya kebebasan pers. Namun pada masa itu fungsi pers masih terbatas pada bentuk perjuangan kelompok partai atau aliran politik. Pers belum bisa menjalankan fungsi pers yang sesungguhnya karena pemerintahan belum benar-benar stabil setelah perjuangan pada masa revolusi fisik.

Pers Tanggung Jawab Sosial, Tanggung jawab sosial tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” seperti yang kita kenal selama ini. Namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan moral dan etika masyarakat. Disamping itu, ini sebagai kontrol dari kebebasan mutlak (Nurudin, 2004:75).

Teori pers bertanggung jawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan pers di dunia, dan tidak seperti teori pers bebas libertarian, teori ini memungkinkan dimilikinya tanggung jawab oleh pers. Dengan teori ini juga pers pers memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkat kecerdasan.

Teori pers bertanggung jawab sosial ini merespon pendapat bahwa orang dengan sia-sia mengharapkan adanya pasar media yang mengatur sendiri dan mengontrol sendiri sebagaimana digembor- gemborkan oleh pendukung teori pers libertarian, fungsi ganda media massa yang dimiliki oleh perusahaan swasta, yaitu mencari untung dan melayani para pengiklan mereka versus melayani publik hanya dipenuhi secara sepihak. Secara teoritis sistem tanggung jawab sosial diangkat oleh Theodore Peterson di dalam judul buku Four Theories of the Press. Menurut Peterson bahwa kebebasan dan kewajiban bertanggug jawab selalu bergandengan (Hikmat, 2006: 22-23).[3]

Pada dasarnya kehidupan manusia menginginkan suatu kebebasan dari kekangan, tekanan penguasa. Terlalu ketatnya peraturan yang mengatur kehidupan dalam tatanan suatu sistem pada prinsipnya merupakan suatu hambatan untuk mengembangkan cita-cita, ide atau kehendak, sehingga fungsi primer dari suatu sistem tidak mungkin dapat dicapai. Demikian pula halnya kehidupan pers atau kehidupan media massa pada dasarnya tidak menghendaki adanya turut campur pemerintah yang terlalu jauh.

Dalam konteks social responsibility system, maka kecenderungan ke “Ambang authoritarian” mungkin terjadi apabila penguasa menandakan pengendalian terlalu ketat dalam bentuk peraturan perundangan dengan sanksi-sanksi hukumnya. Pada tangga ini maka pers menjadi alat penguasa di dalam menjalankan peran kekuasaannya. Namun sebaliknya apabila penguasa memberi kebebasan kepada kehidupan pers maka tanggung jawab sosial dalam “Ambang libertarian”. Jelasnya, Teori ini atau sistem ini tidak memiliki kejelasan dalam identitasnya. (Dedi, 2004).

Teori Tanggung Jawab Sosial juga merupakan pengawalan hak-hak warga Negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas di mana golongan minoritas itu menguasai dan menekan golongan yang minoritas.

Pers soviet totali, Tujuan utama teori ini adalah membantu suksesnya dan belangsungnya sistwm

sosialis di Soviet, khususnya keberlangsungan dictator partai. Dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah dan merupakan bagian integral dari Negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengn pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya anggota partai yang setia dan ortodoks ( Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin dan Tankard, 1992: 286-290).

[1] Di antara keempat model tersebut, Indonesia pernah menganut Pers Otoritarian, Pers Libertarian, dan Pers Tanggungjawab Sosial.

[2] Contohnya, siaran berita televisi pada masa Orde Baru ditujukan semata untuk kepentingan pemerintah, yaitu sebagai alat propaganda bagi kebijakan pemerintah dan sebagai situs bagi definisi rezim ini tentang kebudayaan nasional Indonesia (Sen,2001:152). Televisi swasta dikontrol untuk tidak memproduksi siaran sendiri, akan tetapi merelay siaran berita TVRI dari Jakarta. TVRI sengaja menayangkan berita tentang pemerintahan pada malam hari untuk mengetahui reaksi pemerintah tentang berita yang ada pada media cetak pada pagi harinya. Kemudian mereka dapat menyaring berita yang baik untuk menjaring dukungan rakyat terhadap pemerintah.

[3] Sistem social responsibility berdasar kepada pengetahuan manusia. Dengan rasionya maka manusia dapat membedakan mana hal-hal yang bermanfaat, yang baik dan mana yang tidak bermanfaat dan tidak baik. Apabila manusia itu sebagai insan pers atau mereka yang bergerak dibidang pers, maka mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga semua tanggung jawab di dalam menransformasi pesan-pesan komunikasi dan informasi melalui pers.



Comments are closed.