Ruang Publik Maya

Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan politik yang secara pluralis berasal dari rakyat (warga sebuah negara). Dalam konteks ini, kekuatan tersebar dalam masyarakat atau dengan kata lain semua memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Semakin berkembangnya sebuah sistem negara, membuat pola demokrasi tersebut banyak mengalami perubahan dan pada akhirnya memecah kelompok masyarakat menjadi dua golongan, yaitu massa yang merupakan kelompok yang lebih besar namun kalah dalam perebutan kebijakan, dan kaum elit yang jumlahnya lebih sedikit namun cenderung memiliki kekuasaan yang cukup besar.

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti people dan rule atau lebih singkatnya rule by the people, baik secara terpusat pada satu kepemimpinan (monarchy) atau banyak (oligarchy), hamper dapat dikatakan tidak ada definisi pasti mengenai demokrasi, hal ini dapat dikaitkan dengan pola pemerintahan dan jenis pemerintahan yang terjadi dalam sebuah kesatuan/negara. Pada dasarnya demokrasi dapat merupakan sebuah ‘panggung’ yang digunakan untuk sebuah kompetisi dalam memperebutkan sebuah jabatan publik. Proses seleksi yang terjadi melibatkan keikutsertaan seluruh warga negara sebagai partisipan.

Untuk beberapa negara, sistem demokrasi pluralist masih diugunakan. Sistem ini dapat dikatakan lebih memusatkan kekuasaan dalam masyarakat/warga negara, dengan kata lain setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam setiap pengelolaan sebuah sistem kenegaraan. Ada pula negara yang lebih menggukana teori elite dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk mencapai sebuah demokrasi dalam negara tersebut, dimana dalam sistem ini, masyarakat/warga negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu massa yang memiliki jumlah lebih besar, namun cenderung akan kalah dalam perebutan kebijakan. Disisi lain ada pihak elite yang dalam segi jumlah cenderung lebih sedikit namun akan cenderung lebih berkuasa, khususnya dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Dan yang terakhir ada model kelas, model pemerintahan yang cenderung lebih condong pada kelomok ekonomi karena dirasa dapat menghasilkan banyak keuntungan dari faktor produksi.

Sedikit tentang demokrasi di atas akan membuka pembahasan kita mengenai e-demokrasi. Buah hasil dari perkembangan media baru belakangan ini, merubah pola budaya demokrasi yang terdahulu. Penggunaan huruf ‘e’ merupakan kependekan dari electronic, dengan kata lain konteks media baru menjadi sebuah masukan baru bagi pelaku demokrasi berkaitan dengan budaya yang terdapat dalam media tersebut dapat dikatakan media baru membuat sebuah pola penggunaan teknologi dan strategi komunikasi dengan ‘sektor demokratis’ dalam proses politik di masyarakat, negara/daerah[1].

Keterkaitan demokrasi dengan media baru memang tidak dapat lepas dari perkembangan internet. Internet memang memiliki banyak atribut yang mendorong kebanyakan penggunanya untuk menjadikan media tersebut sebagai media demokrasi dengan model baru yang tidak konvensional. Pada awal evolusinya, banyak orang berpendapat bahwa media baru ini akan mengalami kegagalan karena sensor dan kontrol. Hal ini memang tidak dapat kita pungkiri, hingga saat ini kita masih dapat menemui kejanggalan yang terjadi dalam penggunaan media baru ini, terlepas dari penggunaannya sebagai media demokrasi. Namun yang memperkuat pengembangan media ini masih terus dilakukan pengembangan hingga hari ini adalah, internet sebagai media baru merupakan jaringan digital yang sangat besar dengan standar terbuka, akses universal-nya dapat dikatakan cukup murah. Sehingga hamper dapat dikatakan internet sebagai media baru dapat menjadi media komunikasi yang dapat dicapai oleh semua pihak.

Dalam pelaksanaan e-demokrasi, masyarakat menjadi pihak yang cukup penting, melihat tujuan dari demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksaan sebuah sistem e-demokrasi internet dapat menyediakan peluang besar serta memiliki potensi yang cukup kuat pula bagi warga sipil untuk berpartisiasi didalamnya[2].

Dunia Maya sebagai Ruang Publik

Perkembangan teknologi informasi seolah-olah menambah sebuah ruang baru bagi setiap warga negara untuk berinteraksi. Mari kita sebut ruang tersebut “ruang maya”, ruang yang tidak berbentuk seperti sebuah kamar, atau tempat publik yang lebih luas diamana setiap manusia dapat berinteraksi. Pada dasarnya, memang sedikit sulit bagi seseorang untuk memahami hakikat ruang maya. Komunikasi yang berlangsung di dalamnya dapat dikatakan aktual, meskipun segala sesuatu yang hadir di hadapan kita bersifat maya/semu. Saya dapat membayangkan, suatu hari nanti setiap orang data melakukan setiap kegiatannya dari satu tempat, walaupun dia harus menyelesaikan pekerjaan di berbagai tempat. Kita sebut saja perkembangan teknologi dapat membantu setiap kegiatan manusia pada akhirnya, terlepas dari baik dan buruknya, saya rasa pada akhirnya memang kita semua harus masuk pada masa tersebut.

Hingga hari ini tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita berhubungan dengan perangkat elektronik yang menggunakan jaringan internet. Bahkan tidak jarang ada seseorang yang lebih nyaman untuk menjalankan kehidupan dengan menciptakan kehidupannya dalam dunia maya. Walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam melakukan sosialisasi dengan kehidupan sehari-hari di dunia nyata.

Kita sebut saja akun twitter Trio Macan 2000 yang sempat menggegerkan warga ibu kota dalam pemilihan gubernur tahun lalu. Banyak pendapat soal sepak terjang akun tersebut dalam memberikan informasi selama pemilihan tersebut berlangsung hingga pasca pemilihan. Dan tidak banyak orang yang tahu siapa pemilik dan pengelola akun tersebut. Dari contoh tersebut kita dapat menilai bahwa dominasi ruang public dapat dilakukan secara maya, dimana seseorang atau lebih dapat membuat sebuah perubahan hanya dari pesan-pesan singkat yang disebarkan melalui jaringan internet. Hal ini membuktikan bahwa dalam dunia maya yang memang difasilitasi oleh teknologi informasi, seseorang dapat membuat komunitas nya masing-masing, dan bahkan mempengaruhi khalayak luas dengan cara memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Dari sini kita apat melihat bahwa demokrasi dapat dilakukan dengan membentuk komunitas di ruang maya. Dengan fasilitas teknologi informasi, seharusnya demokrasi dapat lebih bisa memasyarakat dan dapat di akses oleh banyak pihak tanpa ada pihak-pihak tertentu yang mendominasi.

Komunitas Maya dan Pola Demokrasi

Teknologi informasi (TI) merupakan hasil dari konvergensi dua jenis teknologi, yaitu transmisi informasi dan otomatisasi komputasi (Borgmann, 1999:166). TI merupakan sebuah paying bagi semua jenis teknologi yang merancang, memproduksi, memanipuasi, menyimpan, menyampaikan dan menyebarkan informasi berbasis komputer. Dasar penerapan TI adalah keterhubungan antara satu computer atau lebih sehingga masing-masing individu dapat saling berkomunikasi.

Pada akhirnya, jaringan akan bertambah dengan meningkatnya simpul, dan ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi orang-orang di dalamnya. Logika jaringan ini yang pada awalnya menjadi dasar pemikiran terbentunya internet (interconnection networking) dan WWW (worl wide web).[3] Pada saat dunia bisnis mengendus keberadaan internet, teknologi yang semula hanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu akhirnya memiliki nilai komersial. Internet berkembang justru menjadi jaringan yang paling longgar dan paling sedikit dikenai peraturan.

Kita bisa membayangkan internet sebagai perpustakaan, galeri, studio rekaman, bioskop, papan iklan, bank dan lain-lain, yang semuanya digandakan dengan faktor amat besar, dan semuanya punya sebaran geografi tana batas (Graham, 1999: 23-24).

Namun keterpesonaan pada keleluasaan jaringan bisa membuat kita abai terhadap ciri khas internet. Internet bukan hanya memungkinkan orang menonton dunia yang ditampilkan, tetapi memungkinkan orang masuk, menghuni dan bertindak didalamnya. Ejala inilah yang melahirkan komunitas maya (cybercommunity). Ruang hunian komunitas ini disebut ruang maya (cyberspace). Meski kurang tepat, namun kita dapat bayangkan ruang ini bisa menjadi sebuah ruang tambahanterhadap ruang waktu klasik 4-matra.[4] Di dalam ruang ini lah warga dapat melakukan komunikasi secara elektronik, yang pada akhirnya sebuah pola sistem pemerintahan demokrasi yang memang pada harfiahnya akan melibatkan setiap warga negaranya untuk berperan aktif dapat berlangsung secara elektronik.

Maya dan Nyata

Saya coba meminjam analisis Manuel Castells untuk mencoba memahami kenyataan maya (virtual reality). Penciptanya sendiriJaron Lanier, mengakui bahwa istilah virtual reality hampir-hampir merupakan suatu contradiction in terminus. Dalam pengertian ini, semua realitas dipersepsikan secara maya. Castells (2001:403) mengatakan “ketika berdebat bahwa lingkungan simbolik baru tidak merepresentasikan ‘kenyataan’, mereka secara implisit merujuk ke pengertian promitif yang absurd, yaitu pengalaman nyata yang sesungguhnya tak pernah ada. Castells menyatakan bahwa kekhasan TI bukan terletak pada kemampuannya mengibas realitas maya ke dunia nyata, melaikan kemampuannya membangun kemayaan yang nyata (Castells 2001: 402).

Mungkin ada baiknya kita kembali mengingat ruang maya yang digambarkan oleh Gibson dalam Neuromancer (1984: 69) ruang yang berupa representasi grafis data yang diabstraksikan dari bank-bank data yang ada dalam pikiran manusia yang luarbiasa pelik (Gibson, 1984: 5).

Yang jelas semua gejala tersebut tidak memiliki sifat yang serupa dalam setiap peristiwa. Jaringan internet akhirnya bisa menjadi ruang bagi warga negara untuk membangun solidaritas sosial dan gerakan politik. Kita mungkin masih ingat dengan kasus “Gerakan Satu Juta Facebooker mendukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto” atau “Gerakan Koin Prita” sampai ke kisruh akun twitter @triomacan2000 dalam jejaring sosial Twitter selama masa pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Gerakan-gerakan tersebut memperlihatkan adanya peluang yang cukup besar dalam dunia maya untuk membangun dinamika gerakan, sejauh publiknya tidak terjebak dalam pemberdayaan semu. Dalam pemberdayaan semu, publik akan mengira opini yang terlontar akan dianggap memberikan kebaikan untuk bersama, padahal mungkin saja opini tersebut hanya terjadi dan berlaku dalam dunia maya.

Perkembangan TI di Indonesia memang berhasil menggandakan jumlah ruang diskusi public. Apakah ruang itu secara konsisten juga akan berisi tindakan yang mempengaruhi kebaikan bersama, tampaknya hal tersebut masih merupakan cita-cita dibandingkan fakta. Ruang maya memiliki peluang untuk itu, sejauh public di dalamnya memang sudah sejak awal memiliki komitmen untuk terlibat dalam persoalan-persoalan dunia nyata yang mengancam kebaikan bersama dalam dunia nyata yang sesungguhnya.

Demokrasi Cyber

Seperti halnya demokrasi di ruang nyata, demokrasi cyber hanya bisa bertahan ketika adanya ruang publik, khususnya ruang publik dalam internet (ruang publik virtual). Dan memang ruang publik virtual merupakan pra-syarat bagi keberlangsungan demokrasi cyber. Di ruang itu terdapat nilai dan praktik konektivitas, intraktivitas dan anonimitas, sehingga memproduksi asas langsung, komunikatif, bebas dan rahasia. Dalam demokrasi politik di ruang nyata, sejatinya asas-asas tersebut juga telah lebih awal menjadi keharusan.

Demokrasi cyber yang mensyaratkan ruang publik virtual, di satu sisi akan menjadi nilai surplus bagi demokrasi, dan di sisi lain, akan menjadi nilai defisit. Nilai surplus misalnya berupa makin meluasnya kedaulatan dan kebebasan warga internet (Netizens) dalam berkoneksi, berekspresi, berkelompok, berkontestasi suara, dan bertukar informasi. Ini tentunya menjadi peluang bagi penguatan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.

Nilai surplus itu dimungkinkan tegak terkait dengan karakteristik ruang maya yang salah satunya memperkenankan asas anonimitas bagi user. Di sini warga akan merasa terjamin keamanannya dari berbagai ancaman intimidasi dan dominasi, baik dari lingkungan masyarakat maya itu sendiri, maupun dari lingkungan masyarakat ruang nyata, seperti kekuasaan negara. Memang ruang publik, baik virtual maupun aktual, senantiasa akan tetap hidup dan bertahan manakala terbebas dari ancaman kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan pemilik institusi media massa.

Sementara itu, nilai defisit bagi operasi demokrasi cyber ditemukan ketika warga di luar media internet mengalami digital divide atau disparitas akses terhadap internet. Sehingga di masyarakat ditemukan realitas sosial, di mana di satu sisi, ada kelompok dan individu yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat jaringan dan, di sisi lain, ada masyarakat yang termarjinalkan dari jaringan tersebut. Di sini terlahir stratifikasi sosial baru berupa kesenjangan antara orang kaya informasi dan miskin informasi. Hal demikian dimungkinkan terjadi oleh karena faktor disparitas kemampuan ekonomi warga.

Bila disparitas itu tidak diselesaikan, maka hal itu berpotensi menjadi kendala bagi keterlibatan warga (the barriers to civic engagement) dalam ruang publik virtual secara merata. Padahal kemertaan dalam kesempatan mengakses merupakan salah satu pra-syarat utama bagi penciptaan ruang publik dan praktik berdemokrasi, baik di ruang maya maupun di ruang nyata. Dengan demikian, keberadaan demokrasi cyber cenderung tidak akan berbeda jauh nasibnya dengan pengamalan serta pengalaman demokrasi politik di ruang nyata. Padahal kita berharap bahwa demokrasi cyber dapat menjadi jalan alternatif bagi segala lapisan warga dalam mengarungi sekaligus mengurai kemacetan demokrasi di ruang nyata.

E-Demokrasi dalam Ruang Publik Maya

Sampai hari ini, Indonesia dapat dikatakan salah satu negara yang mayoritas warganya merupakan pengguna aktif jejaring sosial, khususnya warga yang tinggal di daerah perkotaan. Akantetapi bukan berarti warga pedesaan tidak turut andil dalam fenomena namun menurut survey yang dilakukan oleh Kompas (Wendyartaka, 2009) pada masyarakat perkotaan di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan fakta bahwa 81 persen responden memiliki kebiasaan mengakses internet dan 69 persen responden terbiasa mengirim dan menerima surat elektronik (e-mail) dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat akrab dengan dunia maya. Internet tak hanya digunakan sebagai sarana untuk mengakses informasi, tetapi juga digunakan sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi sosial. Untuk itulah, dapat kita simpulkan bahwa fenomena netizens dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sedikit banyak terjadi pada masyarakat perkotaan.

Kajian tentang komunikasi politik yang melibatkan internet tidak mungkin dilepaskan dari hakikat internet itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, internet dengan segala kemudahan fasilitas di dalamnya memiliki dampak yang luas pada pengguna-penggunanya.

Setiap masyarakat memiliki serangkaian penjelasan tentang realitas, yang merupakan gambaran terpadu dan homogen tentang apa yang ada, apa yang penting, apa berhubungan dengan apa, dan apa yang benar. Setiap masyarakat berusaha menanamkan sejenis peraturan yang menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Peraturan ini disebut ideologi. Ideologi merupakan dirinya dalam bentuk teks, pesan-pesan yang diproduksi lembaga-lembaga sosial dan tampak dari proses komunikasi. Distribusi pesan menciptakan lingkungan simbolis yang mencerminkan struktur dan fungsi lembaga yang memproduksi pesan tersebut. Diantara berbagai media, ditengarai televisi dan media internet merupakan mesin ideologi yang paling ideal. Mereka memiliki kurikulum tersembunyi yang menggambarkan apa yang terjadi, apa yang penting dari suatu kejadian, dan menjelaskan hubungan-hubungan serta makna yang terjadi diantara kejadian-kejadian itu. Dengan cara itu, internet membentuk lingkungan simbolis. Menurut Baudrillard, karakter khas masyarakat Barat dewasa ini sebagai masyarakat simulasi. Inilah masyarakat yang hidup dengan silang-sengkarut kode, tanda, dan model yang diatur sebagai produksi dan reproduksi dalam sebuah simulacra (Lechte, 1994, dalam Turner, 2006).

Menurut Cohen dan Arato (1992, dalam Wilhelm, 2003), masyarakat sipil terdiri dari struktur-struktur sosialisasi dan asosiasi dan juga bentuk-bentuk organisasi dari komunikasi dalam dunia kehidupan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, keragaman konstelasi institusi formal dan informal yang mewakili gerakan-gerakan sosial ataupun bentuk-bentuk komunikasi publik adalah yang menjadi perhatian kita pada masyarakat-masyarakat politik dari partai-partai organisasi-organisasi formal politik, dan badan legislatif pembuat undang-undang. Susunan aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang ditekankan dalam tulisan ini merefleksikan banyak interaksi penduduk yang pesertanya berada dalam ruang-ruang publik virtual yang menyuarakan perhatian mereka secara bersamaan, dengan demikian mereka berharap untuk mempengaruhi pemerintah atau pelaku politik lainnya untuk mengambil kebijakan tertentu.

Wilhelm (2003) menyebutkan ada empat ciri-ciri pokok, yang masing-masing menyingkapkan dimensi vital dari tempat-tempat perkumpulan dan cara-cara keterikatan yang baru ini.

Ciri yang pertama adalah kepemilikan sumber-sumber terdahulu, keahlian-keahlian dan kapasitas-kapasitas yang dibawa seseorang ke ruang publik untuk mencapai pemfungsian politik tertentu. Sering kali para pembuat keputusan mengabaikan pembangunan modal manusia dan modal sosial dalam suatu komunitas yang mendukung keputusan-keputusan menarik yang cenderung menyederhanakan namun politis, yaitu mengenai pengadaan komputer-komputer dan koneksi-koneksi jaringan yang mudah diakses, tanpa memikirkan terlebih dahulu tentang kemampuan membaca dan menulis serta kepercayaan diri mereka untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Namun sekarang, dengan adanya kesadaran pentingnya kemampuan membaca dan menulis yang melibatkan komputer, serta permintaan yang tinggi terhadap pemerolehan teknologi, pengembangan kemampuan mengenai kecakapan untuk berkompetisi dalam masyarakat berinformasi global merupakan hal yang penting. Kepemilikan dari tingkat permulaan dari sumberdaya manusia, adalah sesuatu yang fundamental untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan on-line termasuk komunikasi publik.[5]

Sehubungan dengan perhatian bagi pembangunan kapasitas manusia yang merupakan kebutuhan untuk meyakinkan bahwa semua orang secara potensial terpengaruhi oleh suatu kebijkan. Kesempatan untuk mengekspresikan pilihan mereka dan mempengaruhi kebijakan tersebut difasilitasi melalui peralatan komunikasi yang maju (hi-tech communication). Ciri ini disebut keterlibatan (inclusiveness). Ciri ini merefleksikan komitmen yang telah lama berlangsung dalam susunan sosial demokrasi untuk keikutsertaan universal dalam pembuatan keputusan politik. Dengan partisipasi politik on-line misalnya, hal yang disebut netizens mampu menyuarakan suara mereka dalam masalah-masalah publik, yang mungkin mempertajam gap diantara mereka sendiri. Pemerintahan setidaknya harus terlihat dibentuk untuk kepentingan-kepentingan publik sebagaimana kepentingan tersebut dimunculkan untuk kepercayaan publik. Kemenangan berpihak pada masa lalu ketika pemerintah bisa diteruskan tanpa pretensi apapun mengenai pemastian harapan-harapan dari orang yang ia pimpin (Dewey, 1954, dalam Wilhelm, 2003).

Ciri khusus yang ketiga dari kehidupan publik yang bermedia digital adalah, kebebasan. Yaitu masyarakat memiliki kebebasan dalam mengemukakan ide-ide dan opini-opininya untuk pemberian kekuatan hukum atau sebagai upaya untuk mempengaruhi si pemegang kebijakan untuk memberikan putusan.

Ciri yang terakhir merujuk kepada desain. Desain disini diterjemahkan sebagai istilah luas yang mencakup arsitektur suatu network, termasuk apakah suatu network itu bersifat interaktif, tenang, aman, tidak disensor, sehingga mendukung terjadinya anonimitas. Desain ini mampu mendorong dan memfasilitasi terjadinya komunikasi politik, atau malah memnghambat terjadinya komunikasi publik.

Catatan

Ada beberapa catatan dari keterkaitan antara demokrasi dan informasi digital terkait dengan terbentuknya ruang publik dalam sebuah negara, diantaranya. Walaupun pengalamanan kita dengan internet masih terbatas, kita mulai dapat melihat pola-pola yang sama, meski dengan efek dan isu yang berbeda di berbagai negara. Lebih jauh, internet memberi dimensi baru khusunya untuk memperkuat hak berserikat dan jangkauan globalnya. Akan tetapi, tingkat kemampuan kita dengan internet untuk memfasilitasi demokrasi sangat bervariasi. Negara-negara dengan demokrasi yang kuat seperti Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, Kanada dan ditempat lainya, merupakan negara yang paling banyak memanfaatkannya. Di negara-negara yang tengah berjuang menjadi demokratis, yang juga cenderung lebih miskin, mulai memperoleh manfaat internet khususnya di area pendidikan dan masyarakat sipil. Demikian juga di Indonesia, sebagai negara berkembang Indonesia telah banyak memanfaatkan internet sebagai salah satu penyokong terjadinya proses demokrasi sendiri. Mulai dari pendidikan yang sudah memiliki kurikulum praktek dan teori-teori terkait internet, hingga sosial budaya dalam menyuarakan indentitas bangsa atau daerah masing-masing provinsi melalui situs resmi mereka. Terlebih para kaum akademisi, komunitas, aktivis, lembaga non pemerintah ataupun lembaga non profit yang mau dan telah menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyuarakan pendapat baik saran maupun kritik demi terjalannya proses demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan hadirnya warung-warung internet disetiap daerah terpencil diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menjalankan proses demokrasi.

[1] Dalam Clift,Steven. “E-Democracy, E-Governance and Public Net-Work” www.publicus.net September 2003. http://www.publicus.net/articles/edempublicnetwork.html. Dalam artikel ini dikatakan pula bahwa sejumlah isu praktis mengelilingi e-demokrasi yang menggunakan internet sebagai model media baru dalam praktiknya. Hal tersebuh membuat internet menjadi model media baru yang cukup popular sehingga ada pandangan yang cukup kuat dan cukup diyakini pada saat itu, bahwa internet dapat menjadi tumpuan baru bagi demokrasi yang pada akhirnya akan dilakukan secara elektronik.

[2] Baca introduction Norris, P. (2001). Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge: University Press. Dikatakan pula bahwa keterlibatan masyarakat dapat mencakup beberaa hal, diantaranya: pengetahuan politik, kepercayaan politik dan partisipasi politik.

[3] Meski kerap dicampuradukan, internet tidak sama dengn www. Internet adalah sistem inter-komunikasi elektronik, sedangkan www adalah suatu cara memproses dan menamilkan informasi digital.

[4] Istilah cyberspace (cybernetics + space) dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel berjudul Neuromancer (1984)

[5] Menurut Rosenstone dan Hansen (1993, dalam Wilhelm, 2003) bahwa masyarakat yang bertahun-tahun mengenyam pendidikan formal, secara substansial terlihat lebih cenderung membaca koran, mengikuti berita, dan secara politis terinformasikan, yang semua kegiatan tersebut membuat mereka lebih sadar terhadap kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi, serta lebih terlihat memiliki informasi dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.



Comments are closed.