Pendidikan Multikultural dalam Kemajemukan Warga Negara Indonesia

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya.[1]

Istilah multikulturalisme dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, yang pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama.

Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Charles Taylor dalam ‘Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’ (1990), berusaha memperluas pemikiran politik multikulturalisme dengan memperjelas multikulturalisme itu sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok subaltern atau kelompok kelas kedua (hak untuk menentukan diri sebagai minoritas/kelompok yang terpinggirkan. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya arus globalisasi dan abad informasi yang cenderung menghilangkan batas-batas (borderless) geografi dan budaya juga berperan penting mempercepat adanya budaya multikulturalisme (Akhyar, 2005).[2]

Proses multikultural itu berlangsung sebagai suatu kenyataan alamiah dan sesuatu yang dinamis-historis dan bagaimana pula ia diperlakukan ketika menjadi pengambil berbagai kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masalah penting untuk dicermati, ditelaah, dan disikapi. Seiring dengan itu pada era otonomi daerah, tuntutan masyarakat yang sangat beragam berkaitan dengan politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Dalam konteks ini, apa yang ditampilkan oleh masyarakat dalam kelompoknya menunjukan adanya multikultural bangsa.

Dalam rangka menghadapi masa depan yang lebih kompleks, dimana persaingan antara negara akan lebih dikedepankan, menyebabkan tuntutan solidaritas dan kerukunan masyarakat bangsa sangat diperlukan. Oleh karena itu, menelaah secara holistik tentang multikultural menjadi kajian yang strategis dan penting bagi bangsa Indonesia.

 

Masalah Multikultur dalam Struktur Masyarakat Indonesia

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada saat ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia. Mereka bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui ari simbol “Bhineka Tunggal Ika” yaitu “berbeda-beda dalam kesatuan” pada lambang negara Indonesia.

Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sebenarnya berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep ‘kemajemukan atau keberagaman”, di mana jika kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwa pluralisme itu merupakan suatu “kondisi masyarakat yang majemuk”. Kemajemukan di sini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. namun yang sering menjadi isu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme-lah bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh.

Tatanan dan sejarah pembentukan bangsa Indonesia memiliki arti strategis, dilihat dari geopolitik perkembangan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Asia Tenggara. Salah satu ciri benua maritim Indonesia, lautannya mengandng suber daya alam yang kaya. Demikian juga wilayah pesisirnya, dimana garis pantai sepanjang 81.000 km itu beranekaragam dan sangat besar potensi budi daya lautnya. Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki keunikan budaya, terlebih jika dikaitkan dengan letak dalam peta dunia.

Wilayah lingkungan utama kehidupannya juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan pada laut sebagai sumber kehidupannya seperti orang Bajo. Orang-orang Bugis-Makasar, Bawean, dan Melayu dikenal sebagai masyarakat pesisir; serta terdapat pula komunitas-komunitas pedalaman, antara lain orang Gayo di Aceh, Tengger di Jawa Timur, Toraja di Sulawesi Selatan, Dayak di Kalimantan, dan lain sebagainya. Karakter pluralistik itu ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakatnya. Sesungguhnya multikultural tersebut sebagai suatu keadaan obyektif yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi kemajemukan itu tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Paling tidak, beberapa daerah yang tergolong “termaginalkan”.

Sifat-sifat masyarakat majemuk sebagaimana yang telah di uraikan di atas, telah menyebabkan landasan terjadinya integrasi sosial. Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam konflik yang mungkin dapat terjadi yaitu, pertama konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan kedua konflik di dalam tingkatannya yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis bentuk konfliknya adanya pertentangan sistem nilai yang dianut di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan tingkatan politis bentuk konfliknya berupa pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat.[3]

Di dalam situasi konflik akibat multikultural tersebut, pada umumnya setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas di antara sesama anggotanya. Dalam kaitan dengan sejarah, ternyata para kaum penjajah sengaja mempertantangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mengikiskan persatuan dan kesatuan dari berbagai daerah. Jika tidak bersatu dan selalu dipertentangan pada demensi multikultural, maka negara penjajah akan mudah untuk mendikte bangsa Indonesia.

Dengan adanya struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dengan cara tetap menghormati pranata, struktur, dan kebiasaan yang ada (social sustainability). Indonesia yang multikultural ini akan tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan, apabila elemen-elemen pendukung kebersamaan tetap dipertahankan. Kecenderungan dominasi mayoritas (suku dan agama) harus ditata kembali agar rasa memiliki bangsa ini tidak luntur. Gejolak yang terjadi di berbagai daerah (Aceh, Kalimantan Tengah, Maluku, Irian Jaya, dan sebagainya), membutuhkan penanganan yang serius. Kelalaian tidak memperhatikan multikultural bangsa, di masa mendatang akan menjadi bom waktu yang sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa

Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Tidak mengherankan apabila tokoh politik demokrasi dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya besarnya mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan (Tilaar, 2004: 1790). Dalam pandangan Dewey dikaitkan antara proses demokrasi dan proses pendidikan. Demokrasi bukan hanya masalah procedural atau bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu way of life. Sebagai way of life dari suatu komunitas, maka hal tersebut tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan. Proses pendidikan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses demokrasi. Inilah jalan pikiran John Dewey dalam memelihara dan mengembangkan suatu masyarakat demokrasi.

James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (knowledge construction) dan interpretasi yang berbda-beda (Banks, 1993). Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan.[4]

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multikultural yang efektif. Setiap anak seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11).[5]

 

Catatan

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang pluralis, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran manusia yang selama ini masih mempertahankan ”egoisme” kebudayaan dan keragaman. Haviland (1988) mengatakan bahwa multikultural dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian memelihara pluralitas akan tercapai kehidupan yang ramah dan penuh perdamaian. Pluralitas kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikirnya dalam suatu masyarakat secara ideal, pluralisme kebudayaan (multikultural) berarti penolakan terhadap kefanatikan, purbasangka, rasisme, tribalisme, dan menerima secara inklusif keanekaragaman yang ada.

Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Sikap ini harus dilatihkan dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran, lebih dari pada itu, seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai multikultutal untuk tercapainya bangsa Indonesia yang demokratis dan humanis.

 

Daftar Pustaka

Akhyar,Yusuf. “Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat”. Dalam seminar “Student

Circle” Pusat Studi Islam Paramadina dan Islamic College for Advance Studies

(ICAS) Jakarta, 12 Maret 2005.

Baker G.C. “Planning dan Organizing for Multicultural Instruction”. (2nd).

California: Addison-Elsey Publishing Company, 1994.

Banks, James A. “An Introduction to Multicultural Education”. Boston: Allyn and

Bacon, 1993.

Haviland, William A. “Antropologi 2”. Terj. Jakarta: Airlangga, 1998.

Muhammad Ali. Menuju Multikulturalisme Global. Dalam Kompas, 3 Januari 2004.

Nasikun, “Sistem Sosial Indonesia”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

H.A.R Tilaar. “Kekuatan dan Pendidikan”. Jakarta: Grasindo, 2004.

[1] Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua bagian manusia terhadap kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah,pemikiran,budaya verbal,bahasa dan lain-lain. Muhammad Ali. Menuju Multikulturalisme Global. Dalam Kompas, 3 Januari 2004.

[2] Charles Taylor juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan kultural kita bukan hanya bersifat pribadi atau subyektif, melainkan dibentuk secara sosial. “Tindakan-tindakan kultural kita bersifat “intersubyektif”, artinya kita tidak pernah bertindak sendirian. Makna tindakan kita adalah suatu makna yang dihayati bersama oleh orang lain; makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan kultural kita. Asumsi-asumsi yang berlainan mengenai bagaimana kebenaran harus dinyatakan oleh seorang yang memiliki kebajikan di dalam kehidupan bersama”.

[3] Pada tingkat tertentu keduanya mendasari terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk (Nasikun, 2000).

[4] Selanjutnya Banks (2001) berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Banks, 1993).

[5] Dikatakan pula, melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.



Comments are closed.